Menurut Pusat Inovasi Data, para pembuat kebijakan seharusnya mendorong penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan tenaga kerja, bukan menghambatnya.

Dalam laporan yang dirilis hari Senin, lembaga pemikir global itu menghimbau pemerintah untuk mendorong adopsi AI dan menetapkan pagar pembatas untuk membatasi dampak buruk.

“Narasi dominan seputar AI adalah ketakutan, jadi para pembuat kebijakan perlu secara aktif mendukung pertumbuhan teknologi tersebut,” kata penulis laporan tersebut, analis kebijakan Hodan Omaar, dalam sebuah pernyataan. “Sangat penting bagi para pembuat undang-undang untuk menghindari campur tangan dengan cara yang tidak efektif, kontraproduktif, atau merugikan inovasi.”

Laporan tersebut menjelaskan bahwa peralatan yang didukung AI dapat mendukung keputusan tenaga kerja dengan membantu bisnis mengelola karyawan yang ada, serta merekrut dan mempekerjakan karyawan baru.

Mereka juga dapat meningkatkan produktivitas di kalangan pemberi kerja, seperti dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan baru, meningkatkan tingkat retensi, dan meningkatkan komunikasi serta dinamika tim di antara pekerja.

Selain itu, laporan itu melanjutkan, alat-alat ini dapat membantu pemberi kerja mengurangi bias manusia saat merekrut, memutuskan kompensasi, dan membuat keputusan terkait ketenagakerjaan lainnya.

Kekhawatiran AI yang Perlu Diatasi

Laporan tersebut menegaskan bahwa untuk menerapkan AI dalam pengambilan keputusan tenaga kerja secara sukses, pengusaha perlu mengatasi sejumlah potensi masalah.

Beberapa kekhawatiran tersebut termasuk memastikan bahwa peningkatan penggunaan AI tidak memperburuk bias dan ketidaksetaraan yang ada, metrik yang dihasilkan alat AI adil dan akurat, peningkatan pemantauan karyawan tidak terlalu invasif, dan pemrosesan biometrik tidak mengungkapkan informasi pribadi sensitif tentang karyawan yang mungkin ingin mereka rahasiakan, seperti data tentang emosi, kesehatan, atau disabilitas mereka.