Tokoh populis konservatif Laura Fernández mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden Kosta Rika, dengan hasil awal juga menunjukkan partai penguasanya mengamankan mayoritas dalam pemilihan yang dibayangi oleh kejahatan dan apati politik.

Di tengah kekerasan yang terus berlanjut dari kelompok-kelompok kriminal di negara yang sejak lama dianggap sebagai pusat wisata yang damai , jajak pendapat mengungkapkan bahwa warga Kosta Rika paling khawatir tentang keamanan tahun ini. Para pemilih juga merasa tertekan oleh penurunan kualitas hidup mereka, serta lanskap politik negara yang kacau – sebuah fakta yang ditunjukkan oleh dua puluh kandidat presiden saja.

Dengan lebih dari 80% tempat pemungutan suara telah dihitung, Fernández berhasil mengamankan 48,94% suara –– cukup untuk menghindari putaran kedua dalam pemilihan presiden.

Fernández dipilih langsung oleh Presiden Rodrigo Chaves untuk maju sebagai penggantinya dan telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan kerasnya terhadap kejahatan.

“Kosta Rika telah memilih keberlanjutan perubahan, perubahan yang berupaya memulihkan dan meningkatkan institusi serta mengembalikannya kepada rakyat yang berdaulat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih besar,” kata Fernández kepada para pendukungnya setelah hasil sementara diumumkan.

Saingan terdekatnya, Álvaro Ramos, seorang ekonom sentris yang mewakili partai politik tertua di Kosta Rika, mengakui kekalahannya pada Minggu malam, dengan mengatakan bahwa partainya akan “mendukungnya ketika keputusannya demi kebaikan negara.”

Di Kosta Rika, seorang kandidat harus memperoleh setidaknya 40% suara untuk memenangkan pemilihan presiden pada putaran pertama. Jika tidak ada yang mencapai ambang batas tersebut, dua kandidat teratas akan melanjutkan ke putaran kedua.

Hasil awal memproyeksikan Partai Rakyat Berdaulat pimpinan Fernandez juga akan meraih mayoritas 30 kursi di Kongres yang beranggotakan 57 kursi, naik dari delapan kursi yang mereka miliki saat ini.

Keamanan di negara tanpa tentara

Perjuangan Kosta Rika melawan kekerasan kriminal dalam beberapa tahun terakhir merupakan ironi yang kejam. Negara ini telah lama menjadi teladan perdamaian. Kosta Rika adalah negara pertama yang menghapus angkatan bersenjatanya , sebuah kebanggaan nasional di wilayah yang ditandai oleh gejolak politik.

Namun, data pemerintah menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir merupakan beberapa tahun paling penuh kekerasan dalam sejarah Kosta Rika baru-baru ini, dengan 905 kasus pembunuhan pada tahun 2023, sebuah rekor tertinggi sepanjang masa. Pemerintah mengaitkan sebagian besar kekerasan tersebut dengan perdagangan narkoba. Pada bulan Januari, Departemen Keuangan AS menuduh bahwa negara tersebut telah menjadi “titik transit kokain global utama.”

Tentu saja, Kosta Rika bukanlah satu-satunya negara yang mengalami tren ini: ketakutan terkait kejahatan mendorong ribuan warga Amerika Latin untuk memberikan suara dalam beberapa bulan terakhir, dari Ekuador hingga Chili hingga Honduras. Perjuangan kawasan ini melawan kejahatan dibayangi oleh satu pemerintahan tertentu: El Salvador dan “diktator” yang menyebut dirinya sendiri, Nayib Bukele.

Bukele menurunkan angka pembunuhan di El Salvador ke level terendah dalam sejarah melalui kampanye pemenjaraan besar-besaran dan penindakan polisi, tetapi menghadapi banyak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait Pusat Penahanan Terorisme (CECOT) yang terkenal kejam.Meskipun demikian, ia tetap sangat populer di Amerika Latin. Ia juga berupaya mempromosikan gaya pemerintahan tangan besinya di Kosta Rika, di mana pemerintah memulai pembangunan penjara bergaya CECOT bulan lalu dengan restu Bukele.