Koalisi Internet Asia telah menyerukan penundaan rencana perizinan media sosial Malaysia, dengan alasan kekhawatiran atas kejelasan.

Malaysia terus maju dengan rencana untuk mengatur platform media sosial dengan mewajibkan mereka memperoleh lisensi jika memiliki lebih dari delapan juta pengguna. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi meningkatnya kejahatan dunia maya di negara tersebut, dengan tindakan hukum yang mungkin dilakukan jika terjadi pelanggaran paling lambat Januari 2025. Sementara kelompok industri teknologi Asia Internet Coalition (AIC), yang anggotanya meliputi Google, Meta, dan X, menyuarakan kekhawatiran atas kejelasan peraturan tersebut, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan bahwa perusahaan teknologi harus menghormati hukum Malaysia jika ingin terus beroperasi.

AIC awalnya menyerukan penghentian sementara rencana tersebut dalam surat terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang menggambarkan rezim perizinan sebagai “tidak dapat dilaksanakan” dan memperingatkan bahwa hal itu dapat menghambat inovasi dengan memberikan beban yang tidak semestinya pada bisnis. Kelompok tersebut juga menyoroti perlunya konsultasi publik formal, yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kewajiban yang dibebankan pada perusahaan media sosial. Namun, surat tersebut kemudian diedit, dengan menghapus referensi bahwa peraturan tersebut “tidak dapat dilaksanakan” dan menghapus daftar perusahaan anggota AIC.

Kementerian Komunikasi Malaysia tetap teguh pada peraturan baru tersebut, dengan menegaskan bahwa undang-undangnya lebih besar daripada raksasa teknologi yang beroperasi di dalam wilayahnya. Pemerintah telah berdiskusi dengan perwakilan industri dan berencana untuk melakukan penyelidikan publik guna mengumpulkan umpan balik dari pelaku industri dan publik tentang kerangka regulasi tersebut. Meskipun ada keberatan dari AIC, penerapan rezim perizinan baru akan segera dilaksanakan