Usulan undang-undang yang ketat untuk melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan usulan inovatif pada hari Kamis untuk menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun. Undang-undang yang diusulkan akan mengharuskan platform media sosial untuk memverifikasi usia pengguna dan memastikan bahwa anak di bawah umur tidak mengakses layanan mereka. Platform yang gagal mematuhi akan menghadapi denda besar, sementara pengguna atau orang tua mereka tidak akan menghadapi hukuman karena melanggar hukum. Albanese menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial, dan menekankan bahwa orang tua dan keluarga dapat mengandalkan dukungan pemerintah.

RUU tersebut tidak akan memberikan pengecualian bagi anak-anak yang orang tuanya mengizinkan mereka menggunakan media sosial, dan tidak akan memberikan pengecualian kepada pengguna yang masih di bawah umur. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube akan secara langsung terpengaruh oleh undang-undang tersebut. Menteri Komunikasi, Michelle Rowland, menyebutkan bahwa platform-platform ini telah diajak berkonsultasi tentang bagaimana undang-undang tersebut dapat ditegakkan secara praktis, tetapi tidak akan ada pengecualian yang diberikan.

Sementara beberapa pakar menyuarakan kekhawatiran tentang sifat menyeluruh dari larangan yang diusulkan, yang menunjukkan bahwa itu mungkin bukan solusi yang paling efektif, perusahaan media sosial, termasuk Meta (perusahaan induk Facebook dan Instagram), telah menyatakan dukungan untuk verifikasi usia dan alat persetujuan orang tua. Bulan lalu, lebih dari 140 pakar internasional menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan tersebut. Perdebatan ini menggemakan diskusi serupa di AS, di mana ada upaya untuk membatasi akses anak-anak ke media sosial karena alasan kesehatan mental.