Mozambik dan Mauritius menghadapi kritik karena memblokir media sosial selama krisis politik, dengan Mozambik menutup Facebook dan WhatsApp di tengah protes pemilu dan Mauritius memberlakukan pemadaman listrik karena skandal penyadapan.

Mozambik dan Mauritius menghadapi kritik atas penutupan media sosial baru-baru ini di tengah krisis politik, dengan banyak pihak berpendapat tindakan ini melanggar hak digital. Di Mozambik , platform seperti Facebook dan WhatsApp diblokir menyusul protes atas hasil pemilu yang disengketakan.

Sementara itu, di Mauritius , pemerintah memberlakukan pemblokiran serupa hingga setelah pemilihan umum 10 November, menyusul skandal penyadapan yang melibatkan percakapan yang bocor dari tokoh-tokoh penting. Lebih jauh, kelompok hak digital seperti Access Now dan koalisi #KeepItOn telah mengutuk tindakan ini, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar standar hak asasi manusia internasional, termasuk resolusi 580 Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (ACHPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta konstitusi nasional.

Sebagai tanggapan, para pendukung hak digital meminta penyedia telekomunikasi, termasuk Emtel dan Mauritius Telecom, untuk menolak perintah pemerintah untuk memberlakukan penutupan tersebut. Dengan menjaga konektivitas internet, perusahaan-perusahaan ini dapat membantu menjaga akses warga negara terhadap informasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di masa-masa yang sensitif secara politik.

Selain itu, organisasi hak asasi berpendapat bahwa penyedia layanan internet memiliki peran unik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, yang penting bagi masyarakat demokratis.