Kemitraan Mekong-AS (MUSP) baru-baru ini menyelenggarakan dialog kebijakan tentang penipuan daring, yang mempertemukan perwakilan pemerintah dari Thailand, AS, dan Vietnam.

Seminar yang diadakan di Bangkok tersebut difokuskan pada penanganan masalah keamanan siber dan pembinaan kerja sama untuk memerangi kejahatan daring di seluruh wilayah Mekong. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Stimson Center, dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri AS.

Diskusi difokuskan pada strategi untuk mencegah penipuan daring, meningkatkan manajemen risiko, dan memastikan keamanan sistem keuangan digital. Pejabat Thailand, termasuk Ekapong Harimcharoen dari Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, menyoroti kebijakan nasional dan berbagi wawasan dengan mitra internasional. Peserta menjajaki upaya kolaboratif untuk membangun lingkungan daring yang aman dan mempromosikan konektivitas regional di bawah kerangka MUSP.

Thailand tengah mengambil langkah signifikan untuk memperluas ekonomi digitalnya, yang diproyeksikan akan memberikan kontribusi sebesar 11% terhadap PDB pada tahun 2027. Beberapa undang-undang dan inisiatif telah diberlakukan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA) dan Undang-Undang Keamanan Siber. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi data, mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab, dan menjaga sektor infrastruktur penting termasuk layanan kesehatan, perbankan, dan telekomunikasi.

Dengan semakin menonjolnya teknologi kerja jarak jauh dan cloud, permintaan akan solusi keamanan siber pun meningkat. Thailand bermaksud untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin regional dalam teknologi informasi dan komunikasi sembari mengatasi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang. Kerja sama di bawah kerangka MUSP diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dalam lanskap digital subwilayah Mekong.