Yang penting, lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, akan dibebaskan dari persyaratan ketat terkait pemrosesan dan perolehan persetujuan orang tua untuk data anak-anak

India akan memperkenalkan kerangka kerja umum untuk manajemen persetujuan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Digital (DPDP), yang berfokus pada pedoman umum, bukan aturan khusus. Pendekatan tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi perusahaan sekaligus memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip utama perlindungan data. Awalnya, organisasi akan diminta untuk menggunakan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah untuk verifikasi usia dan persetujuan. Namun, pada akhirnya mereka akan memiliki pilihan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, India diharapkan menawarkan pengecualian tertentu kepada lembaga pendidikan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, terkait pemrosesan dan perolehan persetujuan orang tua atas data anak-anak. Langkah tersebut bertujuan untuk meringankan beban kepatuhan pada entitas pendidikan. Sebaliknya, perusahaan edtech tidak akan mendapatkan manfaat dari pengecualian ini dan harus mematuhi aturan pengelolaan persetujuan penuh yang diuraikan dalam UU DPDP.

Lebih jauh, India memperkuat komitmennya untuk melindungi data anak-anak dengan melarang pelacakan perilaku dan iklan bertarget bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. Ketentuan UU DPDP ini menyoroti fokus pemerintah dalam melindungi pengguna muda dari praktik digital yang mengganggu. UU ini memastikan bahwa aktivitas daring mereka tidak menjadi sasaran strategi pemasaran bertarget.