Pemerintah Taiwan mengambil tindakan tegas untuk memerangi penipuan telekomunikasi melalui peraturan baru yang diusulkan oleh Kementerian Urusan Digital.

Peraturan ini berfokus pada pengelolaan ketat nomor telepon empat digit yang dimulai dengan ’19’, yang biasanya dialokasikan untuk lembaga pemerintah dan organisasi amal.

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nomor-nomor penting ini dari penyalahgunaan. Untuk tujuan ini, pemerintah berencana untuk memberikan sanksi kepada operator telekomunikasi yang melanggar Undang-Undang Pencegahan Bahaya Penipuan, termasuk membatasi jumlah nomor telepon yang dapat mereka terima. Langkah ini bertujuan untuk mencegah aktivitas penipuan secara efektif. Lebih jauh, organisasi-organisasi di Taiwan perlu memperoleh persetujuan pemerintah sebelum melakukan perubahan apa pun terhadap penggunaan nomor-nomor ini dan harus mengembalikannya jika penggunaannya berubah. Untuk memastikan kepatuhan, Kementerian akan melakukan inspeksi acak untuk memantau penggunaan nomor-nomor ini dengan benar.

Pemerintah Taiwan juga meningkatkan upaya antipenipuannya dengan mengusulkan amandemen terhadap Peraturan Subsidi, Penghargaan, dan Bantuan untuk Mempromosikan Inovasi Industri. Perubahan ini akan memungkinkan Kementerian untuk menawarkan dukungan finansial, termasuk subsidi dan penghargaan, kepada industri digital yang mengembangkan teknologi untuk mencegah penipuan. Dengan mendorong inovasi teknologi di bidang ini, pemerintah bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan penipuan dan melindungi individu dan organisasi dari penipuan terkait telekomunikasi.