Pendekatannya termasuk mengintegrasikan biaya WiFi ke dalam anggaran pemerintah setelah konektivitas tercapai, sehingga mendorong pertumbuhan digital yang berkelanjutan dan terukur.

Presiden Filipina telah mengarahkan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) untuk memprioritaskan konektivitas di daerah-daerah terpencil dan terisolasi di Filipina . Prakarsa tersebut merupakan bagian dari Rencana Konektivitas Digital Nasional (NDCP) 2024-2028, yang akan berfungsi sebagai cetak biru strategis untuk mencapai konektivitas digital yang komprehensif di seluruh negeri.

Fokusnya adalah membangun konektivitas di wilayah yang kurang terlayani sebagai langkah dasar sebelum memperluas lebih jauh. Untuk melaksanakan rencana ini, Marcos telah menyarankan untuk meluncurkan Wi-Fi gratis di area yang ditentukan dan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk menciptakan pasar bagi perusahaan telekomunikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan biaya Wi-Fi ke dalam anggaran pemerintah setelah konektivitas dibangun. Dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti kantor barangay dan unit pemerintah daerah, inisiatif ini bertujuan untuk merangsang permintaan dan dukungan untuk infrastruktur telekomunikasi.

Proyek Infrastruktur Digital Filipina senilai $288 juta merupakan komponen penting dari rencana tersebut, yang telah disetujui oleh Marcos. Didanai oleh Bank Dunia , proyek ini bertujuan untuk melengkapi jaringan serat optik nasional dan memperluas internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah yang kurang mampu. Proyek ini melibatkan pembangunan jaringan pita lebar publik yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur digital secara nasional.

Hingga bulan Juli, DICT telah membuat kemajuan yang signifikan, dengan 13.462 lokasi Wi-Fi gratis yang dibangun di berbagai kota dan kotamadya, yang memberi manfaat bagi sekitar 9,8 juta warga Filipina. Inisiatif ini didukung oleh Undang-Undang Republik 10929, yang mengamanatkan akses internet gratis di tempat umum, termasuk rumah sakit, terminal transportasi, dan kantor pemerintah, guna memastikan akses yang lebih luas ke sumber daya digital.