Kritik publik mendorong menteri komunikasi Malaysia untuk membatalkan rencana kontroversial untuk mengalihkan lalu lintas web melalui server DNS lokal untuk melindungi dari konten berbahaya.

Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia telah menginstruksikan regulator komunikasi untuk tidak mengalihkan lalu lintas web melalui server DNS lokal, menyusul umpan balik dari sesi keterlibatan publik. Arahan yang diusulkan, yang akan mulai berlaku pada tanggal 30 September, telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyensoran daring dan kerugian bagi ekonomi digital Malaysia .

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia membela langkah tersebut sebagai perlindungan terhadap konten berbahaya, seperti perjudian daring, phishing, dan pelanggaran hak cipta. Namun, para kritikus berpendapat bahwa rencana tersebut akan meningkatkan penyensoran dan menimbulkan risiko keamanan siber , seperti keracunan DNS.

Anggota DPR Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad menyebut arahan itu “kejam,” dan memperingatkan bahwa arahan itu dapat berdampak negatif pada ekonomi digital, yang telah menerima investasi signifikan dari perusahaan teknologi besar. Pemerintah telah berada di bawah pengawasan ketat atas regulasi konten daring sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkuasa pada tahun 2022.

Fadzil menekankan pentingnya memerangi kejahatan daring dan berjanji untuk terus melibatkan para pemangku kepentingan guna menemukan solusi yang seimbang demi internet yang lebih aman sambil menjaga stabilitas ekonomi.