Investigasi Komisi Hak Sipil berfokus pada pemeriksaan pemanfaatan teknologi pengenalan wajah oleh lembaga federal, termasuk Departemen Kehakiman.

Komisi Hak Sipil AS mengalihkan perhatiannya pada penggunaan pengenalan wajah oleh lembaga federal, dengan fokus pada Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Komisi berencana untuk mengadakan pengarahan pada tanggal 8 Maret 2024 untuk mengeksplorasi implikasi hak sipil dari teknologi pengenalan wajah, dengan mengundang pejabat pemerintah, peneliti, pakar hukum, dan pengembang perangkat lunak untuk berpartisipasi.

Meskipun AS tertinggal dari Uni Eropa dalam memberlakukan undang-undang AI , kekhawatiran seputar pengenalan wajah dan aplikasi AI lainnya tetap ada. Joy Buolamwini, seorang peneliti AI dan pendiri Algorithmic Justice League, mencatat keberhasilan penolakan terhadap teknologi ini. Kelompok hak sipil telah mendesak perusahaan teknologi seperti Amazon dan Microsoft untuk tidak menyediakan pengenalan wajah kepada lembaga penegak hukum.

Buolamwini menekankan peran utama hak asasi manusia dan sipil dalam diskusi tentang dampak sosial AI. Isu-isu seperti hak biometrik, yang ditunjukkan oleh insiden seperti penipuan suara AI dan pengenalan wajah di bandara, berkontribusi pada kekhawatiran yang terus berlanjut. Laporan Januari dari Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional AS juga menggarisbawahi perlunya tindakan regulasi yang lebih banyak terkait pengenalan wajah.